Pertimbangkan efek gabungan perubahan.

Menganalisa Perubahan

Perubahan gradual dan radikal bisa bersifat reaktif atau proaktif. Umumnya, perubahan mengandung kedua unsur ini. Krisis memicu respon berupa perubahan radikal, namun arah perubahan ditentukan secara proaktif agar sukses jangka panjang bisa maksimal.

Lihat konteks jangka panjang dan pendek saat menilai perubahan.

Perubahan Gradual

Perubahan gradual berjalan lambat dan tidak fluktuatif. Yang terlibat bisa banyak atau sedikit, namun idealnya jadi program berkelanjutan untuk peningkatan kualitas produk dan proses di seluruh organisasi. Pada saat yang sama, perubahan radikal bisa pula berjalan, berdampingan atau terpisah.

Perubahan Radikal

Perubahan radikal bersifat dramatis dan tiba-tiba. Biasanya berskala besar, bersifat struktural maupun komersial. Seperti investasi di pasar saham, semakin besar perubahan, semakin besar pula peluang serta risikonya. Karena organisasinya selama ini berkembang, orang jadi enggan menerima perubahan radikal. Timbang secara masak sebelum mengadakan perubahan radikal, agar risiko kecil.

Manajemen Krisis

Menangani krisis berarti membuat perubahan radikal agar terhindar dari bencana. Perubahan harus dipimpin oleh satu orang atau kelompok kecil agar dapat bertindak cepat. Lakukan apapun yang perlu. Keterbukaan dan kecepatan bertindak merupakan perubahan besar.

Belajar dari krisis agar tidak terulang.

Disarikan dari buku: Managing Change, Penulis: Robert Heller, Halaman: 12-13.

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rabu, 18 Januari 2012. Dalam RDPU ini, Pansus meminta pendapat dari beberapa organisasi agama seperti Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Walubi, Persatuan Islam (Persis), dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hanif Sahaluhur, perwakilan dari PBNU mengingatkan kembali fakta-fakta penerapan RUU Ormas tahun 1985 yang sangat represif sehingga menimbulkan korban nyawa hingga ratusan jiwa. Ia juga memberikan beberapa masukan terhadap beberapa pasal RUU Ormas yang masih membuka celah penafsiran lain dan/atau tidak sesuai dengan realitas perkembangan organisasi. Salah satu contoh yang di paparkan adalah RUU ini tidak mengakomodasi fakta bahwa ada banyak organisasi Indonesia yang telah berkembang di negara lain. Terhadap hal ini perwakilan dari PERSIS pun sepakat karena PERSIS sendiri telah memiliki cabang di tiga negara antara lain Mesir, Maroko dan Singapura.

Pdt. Hendrik Lokra perwakilan dari PGI menekankan bahwa Pansus harus mempertimbangkan hak kebebasan berserikat yang telah dijamin dalam UUD 1945 jangan sampai dilanggar oleh RUU ini. Disisi lain, di Indonesia telah memiliki beberapa peraturan terkait organisasi seperti Undang Undang Yayasan dan Peraturan tentang Perkumpulan. Pdt. Hendrik selanjutnya bertanya, mengapa pengaturannnya tidak menggunakan UU Perkumpulan saja? Anggota Pansus dari Fraksi Partai Gerindra DR. Sumiarti Aryoso sependapat dengan Pdt. Hendrik, ia berpendapat bahwa RUU ini tidak dibutuhkan dan perlu dibahas ulang kemanfaatannya.

Ketua Pansus RUU Ormas Abdulmaliq Harmain dalam penupan RDPU menyatakan bahwa Pansus sendiri belum menentukan definisi Ormas. Masih terjadi kebingungan terkait ruang lingkup organisasi yang bisa disebut sebagai Ormas, apakah LSM, Organisasi Sosial, Organisasi Pemuda, Majelis Taklim, Kelompok Hobi, Kelompok Profesi juga masuk dalam kategori Ormas? Atau hanya organisasi yang memiliki keanggotaan yang cukup besar dan memiliki perwakilan di sebagian/seluruh provinsi/daerah di Indonesia? Pansus masih dilema. (KV)

Program beasiswa GE Foundation Scholar-Leaders Program kembali ditawarkan kepada mahasiswa S1 Indonesia yang terdaftar aktif kuliah di tahun ajaran 2011/2012 di IPB, ITB, ITS, UGM, UI, UNAIR, UNDIP, UNIBRAW dan UNPAD. Beasiswa akan diberikan kepada mahasiswa yang sedang berada di tahun kedua mulai dari semester tiga sampai delapan khususnya dari Fakultas MIPA, Ekonomi atau Teknik, serta aktif dalam organisasi kemahasiswaan atau kegiatan sosial lainnya. Batas akhir pendaftaran terdekat adalah 15 Maret 2012.

Persyaratan:

• Mahasiswa S1 angkatan 2010 dari IPB, ITB, ITS, UGM, UI, UNAIR, UNDIP, UNIBRAW dan UNPAD; di salah satu jurusan berikut: Ekonomi (Akuntansi, Studi Pembangunan, Manajemen), MIPA (Fisika, Kimia, Matematika), Ilmu Komputer, Ilmu Lingkungan, Teknik (Teknik Elektro, Teknik Fisika, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Komputer, Teknik Lingkungan, atau Teknik Mesin)
• IP semester I, II, dan III minimal 3.0 (skala 4)
• Memiliki keterampilan dan kemampuan intelektual dan berjiwa kepemimpinan tinggi
• Aktif dalam organisasi kemahasiswaan atau kegiatan sosial lainnya
• Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik
• Berasal dari keluarga tidak mampu
• Tidak sedang menerima beasiswa dari institusi/sponsor lain

Persyaratan yang diperlukan:

• Formulir aplikasi GE-FSLP yang sudah lengkap dan ditandatangani (diisi secara online dan dicetak)
• Satu (1) pas foto berwarna 4×6 cm
• Satu (1) foto copy KTP yang masih berlaku
• Surat keterangan aktif kuliah dari universitas (asli)
• Satu (1) transkrip nilai dari semester 1 sampai 3 (dilegalisir)
• Satu (1) foto copy Ijazah SMU
• Satu (1) foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
• Satu (1) foto copy national standard (NEM)
• 2 surat rekomendasi (dari dosen wali dan dosen lainnya)
• Surat keterangan tidak mampu dari pihak kampus
• Surat keterangan tidak mampu dari pihak kelurahan
• Surat keterangan aktif di organisasi kemahasiswaan atau sosial lainnya
• Surat pernyataan tidak sedang dan tidak akan menerima beasiswa lain, apabila ditetapkan sebagai penerima beasiswa GE Foundation Scholar – Leaders Program, yang diketahui oleh dosen wali/pembimbing akademik

BATAS AKHIR PENDAFTARAN: 15 Maret 2012 (cap pos)

• Pengisian formulir aplikasi dilakukan secara online. Pelamar harus mengakses dan mengisi formulir aplikasi di www.scholarshipandmore.org dan anda harus mengirimkan versi hard copynya termasuk semua dokumen pendukung yang diperlukan ke Indonesian International Education Foundation (IIEF)
• Berkas pendaftaran lengkap dikirimkan ke:
• Beasiswa GE Foundation Scholar-Leaders Program – IIEF
• Menara Imperium Lt. 28 Suite A-B
• Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta 12980
• Telp 021-8317330, Fax: 021-8317331
• E-mail: firstri.syanputri@iief.or.id
• Website: www.iief.or.id

Di dalam organisasi nirlaba, termasuk juga pada social enterprise, seluruh dinamika organisasi harus diwarnai oleh nilai-nilai yang dianut dan dikembangkan. Berdasarkan implementasi nilai pada semua unsur organisasi, maka organisasi tersebut layak untuk disebut sebagai organisasi berbasis nilai, yaitu organisasi yang mampu mentransformasikan nilai pada seluruh elemen strategis di dalam organisasi.

Nilai-nilai yang mungkin, pada awalnya melekat dalam diri seseorang, baik sebagai pendiri atau pimpinan, kemudian terus disosialisasikan kepada orang lain yang terlibat dalam organisasi. Pada akhimya akan mewarnai aspek-aspek penting di dalam organisasi. Aspek-aspek penting organisasi di antaranya.

1. Visi dan misi organisasi, yang menjelaskan tentang apa yang hendak dicapai organisasi dalam jangka panjang dan peran apa yang harus diemban oleh organisasi sehingga akan mampu mencapai cita-cita masa depannya. Visi dan misi didasari oleh pandangan dan keyakinan yang bersumber dari nilai yang dianut organisasi.
2. Strategi, yang menjelaskan tentang cara yang diambil organisasi dalam mencapai cita-cita masa depannya (visi). Dalam organisasi yang berbasis nilai, kesadaran strategis yang berorientasi pada human focus (berfokus pada manusia) harus diprioritaskan. Di dalam organisasi berbasis nilai, faktor manusia menjadi faktor kunci atau faktor inti dalam penggerakan organisasi dan pencapaian tujuan.
3. Organization Policy, yang menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil organisasi sebagai bagian dari pelaksanaan strategi. Organisasi memutuskan, memberikan dukungan dan memberikan prioritas-prioritas yang harus diutamakan dalam rangka berjalannya strategi. Kebijakan dilahirkan dengan panduan nilai dan semangat untuk mengembangkan nilai.
4. Organization Culture, yang menggambarkan kebiasaan, pola perilaku, dan dinamika orang-orang yang ada di dalam organisasi. Organisasi telah mampu mengubah kebijakan menjadi perbuatan dan perilaku manusianya. Kegiatan orang-orang yang ada di dalam organisasi merefleksikan pemahaman dan implementasi nilai-nilai yang dianutnya.

Disarikan dari buku: Social Enterprise, Penulis: Ahmad Juwaini, Halaman: 20-22.

CWS is implementing a UNHCR-funded program in Jakarta and Bogorthat assists refugees and asylum seekers to access basic services such as health care, and provides skills training and education programs. CWS is now looking to fill the following position:

Administration Officer, Jakarta based – 1 person

Contract Duration : 11 months

Requirements:

• Degree in Administration/Secretary/Management or related field.
• Experience working in INGO or International environment is beneficial
• Two years of experience or more in administration field.
• Experience in managing meeting, workshop, traveling and scheduling (vehicles, staffs, etc)
• Experience in handling documentation (reporting, medical records, leave records, etc)
• Ability to work in a team and/or independently with minimum supervision and to handle multi tasking jobs.
• Good communication skill in both spoken and written Bahasa Indonesia and English.
• Ability to meet deadlines and prioritize workload
• Good computer skills, including internet communication and various office applications (Microsoft Words, Excel and Power Point).
• Willing to work extra hours if required.
• Willing to travel/visit to project sites as requested.

JOBSUMMARY: The Administration Officer position is required to support the administration and secretarial job of the office in service areas of Jakarta and Cipayung-Cisarua, Bogor. The Administration Officer will also assist the Program Manager and Officer Manager with all correspondence and communication concerning the project. The position also requires coordination/ communication with all CWS staff in service areas of Jakarta.  Ability to be flexible in working with refugees and as part of a team is essential.

RESPONSIBILITIES AND TASKS:

1. Secretarial Job

• Answer telephone and relay message to office staff
• Receive and register incoming/outgoing facsimiles
• Date and separate mails, and prepare mailings
• Log and file correspondences as required
• File office paperwork and other documents properly
• Greet and provide hospitality to office’s guests
• Arrange domestic and international travel of CWS PURE staff and CWS PURE guests.

1. Management of Office Administration

• Coordinate the use of office’s vehicles and equipment
• Maintain record of office or shelters’ supplies/ office maintenance/ office inventory
• Assist in purchasing office’s equipment and office’s supplies including shelters as requested
• Assist in purchasing program materials as required
• Assist in checking office/ centre and shelter buildings and equipment maintenance
• Assist in coordinating office keys and security
• Assist in preparing and organizing building, shelters, center, vehicles and equipment’s insurance; vehicles’ licenses
• Assist the refuges in emergency situation (refugees’ hotel, hospitalization, etc) as required
• Assist in preparing lease/ contract  for third parties (housing, vehicles, shelters, suppliers, consultant and services) in coordination with Office Manager
• Assist in managing support staff at office, shelters and center in coordination with Office Manager
• Assist Office Manager, Program Manager, Deputy Country Director in Administration related issue

1. Personnel Administration

• Assist in managing personnel administration, for example, preparing attendance records, and leave requests, travel requests, medical insurance claims and outpatient claims, overtime calculation incoordination with the Office Manager & HR.
• Handle properly insurance and benefits of staff

1. Communication and Coordination

• Communicate and coordinate with Program Manager and Office Manager on administration issue
• Communicate and coordinate with Finance staff in financial issues
• Communicate and coordinate with IT Officer in IT issues
• Communicate and coordinate with all staff on daily schedule and administration issues.

1. Others

Do other tasks as requested by the Office Manager, Program Manager and Deputy Country Director.

Applications should include a cover letter, reflecting motivation; a CV, Including two references; expected gross salary and contact number, the latest on 14 February 2012Please send applications in MS Word format (maximum 200KB) to caroline@cwsindonesia.or.id

Location: Indonesia

Description

Finance, Administration and Human Resources Manager, Indonesia

Project Summary:

The objective of SIAP-1 is to contribute to good governance in Indonesia by streng the ning integrity and accountability in government–princip all yatthenational level. It will dot his by supporting governmental and non-governmental efforts to streng then integrityand accountability. Two major components of SIAP-1 are:

1. Supporting efforts by key accountability agenciessuc has the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Supreme Audit Body(BPK) tostreng the nintegrity and accountability in government.
2. Supporting effortstostreng then political integrity and accountability by reducing the influenceo f“money politics.” This will include support for effortstostreng then the fair regulation ofpolitical finance and effective oversight and enforcement.

Position Summary:

The Finance, Administration, and Human Resource Manageris responsible for maintaining the financial and accounting records for the project, administering procurement processed, managing personnel, coordinating with the Grants Manager on financial issues, and insuring overall successful operation of the field office. S/He supervises the Project Accountant, Office Manager, Driver, Translator and part-time IT Specialist. The Finance, Administration, and Human Resource Managerreports to the Chief of Party and MS/DC Project Manager.

Responsibilities:

• Manage financial and administrative aspects of the project, including accounting, procurement, grants, sub-contracts, tax payments., IT, logistics, human resources, transportation and office administration;
• Ensure that the Accountant maintains timely and accurate financial information, including reporting to MSI HQ and USAID;
• Assure that the financial aspects of the project meet all the USAID and US government regulations on funds accountability;
• Supervise the Accountant in managing and maintaining the project’s financial database and records using MSI’s standard accounting software;
• Supervise the Office Manager, Driver, Translator, and part-time IT Specialist coordinating with the COP;
• Provide technical support by: a. Checking and processing financial reports submitted by grantees; b. Managing procurement process; c. Completing standard internal templates and forms, etc.
• Manage recruitment process including scope of work in cooperation with component manager (to be approved by COP), biodata verification, biodata verification etc.
• Act as security liaison: train staff on security protocols, refine security manual and ensure compliance;
• Act as a Property Management Supervisor;
• Support the Chief of Party in budget planning and monitoring;
• Perform other project related tasks as directed by the COP

General provisions and limitations:

• All final decisions related to this Project are made by the COP and MSI/HQ responsible and authorized personnel.
• Any communication with USAID is the authority of the COP and MSI/HQ responsible and authorized personnel.

Qualifications:

• Minimum University Degree in related field
• Minimum  5 (five) years experiences in a similar position, preferably in INGO
• Demonstrated knowledge of USAID programs, financial procedures and regulations.
• Specific technical skills: a. Ability to complete given assignment accurately with minimum supervision. b. High sense of personal integrity, discretion, initiative, judgment, and attention to detail. c. Ability to manage time and prioritize work and willingness to work extra hours
• Proficient in spoken and written English, and in the use of MS Office Software
• Be able to work efficiently and accurately in a demanding environment
• Good team-work and participatory skill

**This is a local position; only Indonesian nationals will be considered.

Application should include a cover letter,  CV (including three references) and contact number by  February 12, 2012, at the latest.

Please send applications to erahmi@msi-siap.com. Only candidates who have been selected for an interview will be contacted. No phone calls, please.

Be part of a dynamic working environment. We are looking for programme and finance professionals with a real commitment to gender equality and diversity issues. These posts will be based in Jakarta, Indonesia.

Deputy Country Director REF INT5175

The Role You will work closely with the Country Director, to develop, coordinateand deliver agreed plans and strategies that will have a big impact on our work in Indonesia. You will be part of the country management team in thinking strategically and planning ahead by taking into consideration future in-country developments, seeing to it that we?re maximising our resources and efforts, and making necessary changes along the way. You will be the senior point of contact on partnerships development with the government at the national level as regards our operational work. You will support the Country Director in building relationships with the official authorities, donor agencies, a whole host of national and international organisations and local communities by creating strong links and establishing Oxfam as an influential agency.

The requirements

We? re looking for an Indonesian with experience in developing and managing large-scale programmes within the development and humanitarian sectors. You will have significant experience in leading and motivating teams, driving change and inspiring others to make a real difference. You need to have clear communication abilities and strong influencing skills to facilitate planning and organisational decision-making. You will readily oversee the day-to-day challenges that come from a role like this from budget management to staff development. You?ll have the credibility to positively represent Oxfam at all national levels and internationally, and be analytical, flexible and fluent in English.

Gender Justice Monitoring Evaluation and Learning Coordinator REF INT5177

The Role In recent years Oxfam?s focus is on women?s economic and political leadership, livelihoods and economic development, and humanitarian assistance and protection. You will develop guidelines and quality resources that can motivate, improve capacity and assist Gender Justice (GJ) programme staff and partners in carrying out their MEL responsibilities. You?ll produce and assist GJ partners on identifying areas of progress and improvement on gathered data that will helps us make a bigger difference. You will also coordinate, facilitate and participate in monitoring visits of Gender Justice activities by government and donors. We expect you have demonstrated experience in qualitative and quantitative data collection and analysis, and to be innovative and up to date on issues on development of gender justice by providing sound recommendation to management on influencing opportunities.

Monitoring Evaluation and Learning Coordinator REF: INT5179

The Role In line with our objective to ensure innovative and quality programmes which are shared across all Oxfam programmes, affiliates and partners, you will provide technical leadership on MEL. You will support the Country Programme Development and Funding Coordinator, to provide technical advice on MEL across all other programmes, and ensure their successful implementation through effective coordination and capacity building that will have a big impact on our work in Indonesia. You will support the country programme staff in identifying key issues on programme quality and ensure the development, coordination and implementation of our MEL framework. We?ll expect you to assist partners and area managers in analysing data for improvement and conduct partner?s capacity building assessment in relation to MEL.

The requirements

To meet the challenge of two MEL coordinators, you need to be strong and innovative thinker. You will be an experienced monitoring evaluation and learning professional in the humanitarian and development sectors with significant experience in motivating teams, driving change and inspiring others to make a difference. You need to have high level analytical skills which will be critical in shaping and defining the long term MEL framework of Oxfam?s Indonesia programme. You will have strong communication abilities and excellent influencing skills to facilitate training and workshops. We expect you to have a clear understanding of evidence-based work and turning data into practical tools. You?ll have the credibility to gather information and learning from various channels which can be used by Oxfam or representation at all levels. Fluency in Bahasa and English is essential

Reporting Officer REF INT5178

The Role You will work with the country programme development and funding coordinator in planning and developing high quality concept papers, programme proposals and budgets which are successful in securing funding from a variety of donor agencies. You will provide support to the programme teams to produce high quality reports, case study and learning documents ensuring compliance, timely and accurate donor reporting requirements. You will be in charge of funding database administration and you?ll support your manager to build a strong portfolio of programmes and relationships with a diverse range of donors. You will provide administrative support to country leadership team and be in charge of organizing their meetings and teleconferences.

The requirements

You?ll bring us a solid background in writing high quality reports and you?ll know all about funding and development. We expect you to analyse information and prepare good quality reports/materials and come with an understanding of INGO programming and donor relations. Fluency in written and spoken English is absolutely essential. You?ll have sound judgement, flexibility and initiative as well as strong numerical, analytical and time management skills.

Finance Officer REF INT5176

The Role Accuracy and integrity of the financial data recorded in its Management Information Systems is integral to Oxfam success in achieving its objectives in Indonesia. As Finance Officer, you would be tasked with ensuring that financial transactions are recorded in an appropriate and transparent way. To achieve this, you will lease with Oxfam affiliate on all finance and accounting grant budget management and work closely with country based finance manager and staff to ensure the appropriate application of organisational policies and procedures. In addition, you will be the main contact point of Oxfam affiliate on statutory and regulatory requirements and would be responsible for understanding and communicating these requirements to ensure that Oxfam is fully compliant with all external regulations. You would report to the Finance Manager with matrix management from Oxfam affiliate representative.

The requirements

We are looking for an experienced finance professional with strong self motivational skills and a very high attention to detail. You should be well versed in the field of Financial Accounting and be able to demonstrate a highly organised and participatory way of working. You?ll have good written and verbal communications skills, with an ability to simplify complex concepts both verbally and orally in order to influence others. Knowledge in computerized accounting systems and database programs is essential.

How to apply

If you believe you are the candidate we are looking for, please apply online at www.oxfam.org.uk/jobs using the job REF or use the link below. Deputy Country Director REF: INT5175: http://www.i-grasp.com/fe/tpl_oxfam.asp?newms=jj&id=37357 Gender Justice Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator REF INT5177 http://www.i-grasp.com/fe/tpl_oxfam.asp?newms=jj&id=37359 Monitoring Evaluation and Learning Coordinator REF: INT5179 http://www.i-grasp.com/fe/tpl_oxfam.asp?newms=jj&id=37362 Finance Officer REF INT5176 http://www.i-grasp.com/fe/tpl_oxfam.asp?newms=jj&id=37358 Reporting Officer REF INT5178 http://www.i-grasp.com/fe/tpl_oxfam.asp?newms=jj&id=37361

The closing date for Deputy Country Director: Friday, 9th March 2012

The interviews will be conducted on 28th-29th March 2012.

The closing date for other posts: Friday, 24th February 2012

The interviews will be conducted on 12th-16th March 2012.

Only short listed candidates will be contacted.

Thanks,

Venus

Ma. Venus Padul

Interim HR Manager

Oxfam Indonesia Country Office

JL. Taman Mangasatwa no. 26, Ragunan-Jakarta 12550

Office Number: +62 21 7811827

Indonesia Mobile: 08 11176387

Philippine Mobile: +63928 7573585

Skype: venuspadul

Email: vpadul@oxfam.org.uk

Oxfam works with others to overcome poverty and suffering.

Oxfam GB is a member of Oxfam International and a company limited by guarantee registered in England No. 612172.

Registered office: Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY.

A registered charity in England and Wales (no 202918) and Scotland (SC 039042)

Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengusulkan pendapatan UKM sebesar Rp 300 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun dikenai pajak 2 persen dari pendapatan. Untuk UKM berpenghasilan di bawah Rp 300 juta per tahun, besaran pajak diusulkan 0,5 persen.

Semua usulan itu bagus untuk dipertimbangkan. Namun, pengenaan pajak untuk UKM ini perlu diimbangi langkah-langkah pemerintah untuk lebih memberdayakan mereka, dan negara hadir saat pengusaha UKM dihadang kesulilan.

Perkembangan perekonomian di Indonesia dijiwai konsep pembangunan yang meletakkan akumulasi kapital sebagai determinan penting. Semangat ini telah menyebabkan terputusnya diskursus ekonomi berbasis kerakyatan atau UKM. Alih-alih menciptakan kebijakan pro-rakyat kecil, pemerintah maIah menguntungkan industrialisasi dan konglomerasi.

Contoh paling heboh, gelontoran uang untuk menyelamatkan Bank Century. Kasus Bank Century tampak jelas bagaimana dana talangan (bail out) dengan mudah dikucurkan, sementara UKM harus jungkir balik mencari pinjaman modal.

Padahal, UKM sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bukan sekadar among kosong. Di saat krisis ekenomi 1997-1999, keberadaan merekalah yang membuat perekonomian Indonesia tetap berjalan. Saat itu, denyut perekonomian terus berdetak bukan hasil kehebatan pemikiran para menteri dan pebisnis kelas kakap yang selalu dimanjakan dengan pinjaman dari bank, tetapi berkat andil kalangan UKM.

Potensi pajak

Potensi pajak dati sektor UKM memang besar. Jumlah UKM, termasuk pedagang kaki lima, berdasarkan data Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, sekitar 11 juta. Jika rata-rata omzet mereka Rp 100.000 per hari kemudian dikalikan dengan jumlah pedagang kaki lima alias sektor informal, jumlah pajak mencapai Rp 1,1 triliun per hari.

Jumlah itu dihitung dari barang yang dijual, yang di dalamnya sudah melekat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Perhitungan ini adaIah opini penulis, sedangkan berdasarkan penelitian yang lebih akurat—yang diteliti oleh dua ekonom kelahiran Jerman. Enste dan Scheneider—persentase ekonomi UKM di negara maju mencapai 14-16 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Khusus untuk Indonesia, para ekonom memperkirakan andil UKM 30-40 persen dari PDB. Jika kegiatan ekonomi tahun 2010 sebesar Rp 6.422,9 triliun, itu berarti sekitar Rp 2.000 triIiun hingga Rp 2.600 triliun. Jika asumsi tarif pajak untuk UKM sekitar 5 persen, potensi penerimaan pajak dan sektor ini lebih kurang Rp 100 triliun hingga Rp 130 tri liun per tahun.

Dari perhitungan kasar di atas dapat diintisarikan bahwa potensi pajak UKM sangat besar. Hal ini membenarkan apa yang dikatakan JS Uppal. penulis buku Tax Reform in Indonesia, bahwa potensi pajak Indonesia sebenarnya tiga kali lebih besar daripada penerimaan saat ini.

Pajak iIegal

Ironisnya, keberadaan UKM di Indonesia yang berpotensi menyumbang segala sektor—baik dari penciptaan lapangan pekerjaan maupun dari sektor penerimaan pajak—itu sering kaIi dalam beraktivitas justru dibebani dengan berbagai pungutan liar dan “pajak preman”. Aksi pajak preman yang menimpa UKM seakan-akan menjadi hal yang lumrah dan biasa saja. Apalagi, upaya pemerintah dalam membersihkan praktik pajak ilegal masih minim sehingga praktik yang sangat membebani sektor UKM ini terus terjadi dari hari ke hari.

Cara kerja dari pemerasan ini dapat dibilang sama di seluruh pelosok kota di Tanah Air. Mereka membuat pungutan berupa uang keamanan atau retribusi untuk lokasi tempat usaha dari UKM. Pajak ilegel ini belum termasuk uang kebersihan, listrik, dan air yang harus dibayar secara rutin harian atau bulanan.

Keberadaan pajak ilegal ini akan menjadi kontradiktif: di satu sisi pemerintah ingin menggenjot pajak untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi di sisi lain pemerintah menutup mata atas terjadinya pajak ilegal yang tentunya membebani UKM, Oleh karena itu, pemerintah perlu segera memikirkan jalan keluar atas persoalan pajak ilegal ini.

Contoh konkret: pemerintah perlu membuat tata kelola yang memberikan tempat untuk UKM di setiap pelosok Tanah Air sehingga mereka bebas dari gangguan pajak ilegal (pajak preman). Hal ini bersanding lurus dengan apa yang dikatakan anggota Komis Keuangan DPR. Kemal Azis Stamboel, yang mengingatkan pemerintah sebaiknya menata regulasi yang menghamhat UKM ketimbang menetapkan besaran pajaknya. “Masih banyak pungutan liar terhadap UKM. Contohnya, pungutan saat pendaftaran UKM,” katanya

Sudah selayaknya pemerintah membayar lunas atas kesetiaan para pengusaha sektor UKM yang telah membantu perekomian Indonesia, yakni dengan melindungi mereka dari praktik pajak ilegal dan pungutan liar. Jika tempat usaha mereka dibuat nyaman, otomatis akan meningkatkan penghasilan mereka. Pada gilirannya tentu UKM akan membayar pejak dengan penuh kerelaan sehingga pemerintah tidak kehilangan potensi penerimaan pajak dari sektor UKM.

Oleh: Irwan Wisanggeni

Dosen dan Alumnus Magister Akuntansi Trisakti

Sumber: KOMPAS, Rabu, 1 Februari 2012, Halaman 7.

Penerbit : ICSD (Indonesian Center for Sustainable Development), 2003

Sebuah program dapat dikatakan berhasil ketika pelaku yang dikenai program tersebut menyatakan kehidupannya berjalan berbeda dari sebelum adanya program. Apakah berjalannya menuju kearah yang baik atau tidak baik bukanlah menjadi persoalan, dan yang jelas, akibat dari pelaksanaan program sudah terasa bagi pelaku yang dikenai program.

Keberhasilan program yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh individu sebagai anggota masyarakat akan tergantng dari pandangan, pemahaman dari individu anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu, sebagai pelaku dalam pengelolaan pengembangan masyarakat (community development) perlu adanya pembekalan tentang bagaimana cara berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang akan diterapkan program.

SEADI is a project funded by the U.S. Agency for International Development (USAID) designed to respond quickly on a demand-driven basis to Government of Indonesia requests for assistance in addressing critical policy issues, especially pertaining to job creation and poverty reduction. Sound evidence-based economic policy-making and implementation is essential to achieving rapid, inclusive and sustainable economic growth. Strong institutions and capable individuals that can assist government to analyze policy options, as well as, to independently evaluate and advocate for policy positions are critical to this objective.

As one of the three components in SEADI Project, the grants program supports the project’s economic analysis and capacity building activities. Awards will be given to institutions and individuals to support/conduct technical analyses, provide technical assistance, engage in public outreach and awareness, and implement training for the Government of Indonesia and/or research and advocacy organizations.

Objectives (SCOPE)

To provide financial and administrative backstopping to SEADI Grants Program activities.

Tasks (RESPONSIBILITIES)

The Administrative Grant Officer will have the following tasks or areas of responsibility:

1. Permanent / Primary Responsibilities/ Duties

• Back office Grant Administration

• Registering incoming concept papers, recording meeting with applicants or grantees and other important events related with Grants Program in General Tracker database.
• Following up concept papers which pass initial screening, printing them and filing the hardcopies in map folders, organizing soft copies in the Grant Administration Database folder.
• Following up development of complete grant application in Application Process Tracker database.
• Preparing zip folder of application ready for scoring and compiling scoring result both soft copy and hardcopy.
• Supporting the Grants Manager in financial and administrative development of grant applications.
• Process all necessary internal financial / grant compliance forms, including grant agreements, grant negotiation memo, and other grant’s procurement and financial documents.
• Supporting the Grants Manager in conducting financial / administrative monitoring and evaluation of the recipient’s performance during the awarded period in order to facilitate the attainment of program objectives.
• Assuring administrative, financial and technical compliance with the terms and conditions of the grant., including checks related to USAID OMB Circular A-112; ADS 312 “Eligibility of Commodities”; and “As Applicable Standard Provision No. 6: Source, Origin and Nationality”.
• Supporting the Grants Manager in reviewing and analyzing all financial performance and reports.
• Preparing internal documents to support amendments to the grant (if any).
• Supporting the Grants Manager in evaluating the recipient’s financial performance:
• Preparing internal documents to suspend and/or to terminate the grant in case a grantee fails to comply with the financial terms and conditions of the grant.
• Maintain the electronic grant database and paper file system for each grant.
• Coordinating payment (with SEADI Project Accountant) for grantees achieving each benchmark and updating status in Grants Disbursement Monitoring Database.

2. Secondary Responsibilities / Duties

• Participate in regular internal training sessions to improve professional skills on a continuous basis.
• To the extent feasible given other duties, provide general administrative support to the rest of the staff of SEADI in coordination with the SEADI Office Manager
• Perform additional secondary duties as assigned by Chief of Party.

3. Temporary Responsibilities / Duties

• To serve on temporary task forces, teams, and cross cutting initiatives project wide, as assigned.

4. Reporting Relationship

• Reports to the Grants Manager for day-to-day technical guidance.
• Reports to the Office Manager for administrative matters

Posting Relationships

The Administrative Grant Officer will be based in Jakarta.

Interested applicants are requested to send a cover letter and resume (references will not be contacted prior the interview) to hrd@seadiproject.com by Friday, 10 February 2012. Please list the position title in the subject line of the email submission.

No telephone inquiries, please. Only qualified and final candidates will be contacted. This position will be subject to USAID approval and salary scales.

Nathan Associates, Inc. (www.nathaninc.com) was founded in 1946 and is a U.S. consulting firms providing expertise in developing and emerging-market countries worldwide.