Upaya reformasi Parlemen sudah dimulai di UU MD3. Sasaran perbaikan akuntabilitas tidak saja dikenakan kepada mekanisme kerja kelembagaan DPR tetapi juga kepada perorangan anggota DPR. Ada kewajiban membuka seluruh sidang di DPR terutama yang berkaitan dengan pembahasan anggaran. Setiap anggota dan alat kelengkapan DPR diwajibkan membuat laporan kinerja tahunan ke publik. Semua konsep tersebut tidak terlaksana, tidak ada dukungan dari fraksi-fraksi yang tampaknya disebabkan karena tiadanya sangsi bagi pelanggaran-pelanggarannya.
Ketidakseriusan DPR soal akuntabilitas bisa dilihat saat isu pembangunan gedung baru DPR merebak. Ada sabotase proses dari rencana awal yang semula dilombakan ke publik, diganti tender yang tertutup demikian juga ada perubahan peruntukan gedung. Semula untuk penguatan sistem pendukung DPR lalu beralih untuk anggota.
Keberadaan alat kelengkapan baru BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) juga tidak dapat maksimal karena kurangnya dukungan dari komisi-komisi berupa tindak lanjut hasil telaah laporan hasil audit BPK. Sikap komisi-komisi ini menyebabkan BAKN belum pernah melaporkan hasil kinerjanya ke paripurna, sehingga DPR belum bisa memberikan kontribusi bagi perbaikan akuntabilitas keuangan negara (pemberantasan korupsi).
Perbaikan akuntabilitas parlemen harus dimulai dari perbaikan akuntabilitas partai-partai politik. Sama seperti reformasi kelembagaan lainnya, keberhasilan reformasi ini amat tergantung pada komitmen politik pimpinan parpol. Fenomena praktek oligarki maupun kartel menguatkan hipotesa betapa sentral dan vital visi pribadi pimpinan parpol dalam melaksanakan transformasi lembaga parpol.
Contoh yang paling gamblang adalah transformasi kesetaraan gender di Skandinavia yang justru dipelopori oleh parpol-parpol di sana. Tanpa ada paksaan melalui legislasi, para parpol di sana justru yang memulai melakukan kebijakan-kebijakan affirmasi baik untuk reorganisasi internal maupun pengajuan zipper sistem saat mengajukan list kandidat. Keseriusan parpol-parpol tersebut berbuah pada pencapaian indeks pembangunan tertinggi di dunia untuk waktu yang lama.
Parpol-parpol di Skandinavia yang justru menjadi pelopor soal penegakkan HAM, good governance, maupun komitmen terhadap lingkungan sehingga mampu menjadi pengontrol efektif pemerintahan sehingga sumberdaya publik dapat dipastikan untuk terutama mensejahterakan rakyat. Evaluasi otonomi daerah juga menunjukkan bahwa keberhasilan beberapa daerah dalam memajukan pembangunan (memajukan HAM rakyat) amat ditentukan kepemimpinan kepala daerah.
Transformasi parpol ini bisa dipercepat dengan peran serta publik sebagai parpol watch terutama dengan mengembangkan indikator-indikator kinerja parpol yang obyektif sebagai alat untuk monitoring parpol. Ini kebutuhan yang mendesak sehingga parpol dapat efektif meningkatkan mutu demokrasi ke tingkat substansi.
Disarikan dari buku: Korupsi yang Memiskinkan, editor: Maria Hartiningsih, halaman: 288-289.
