DI FAKULTAS EKONOMI Universitas Gadjah Mada, saya mengajar mata kuliah Perekonomian Indonesia bagi mahasiswa S1. Suatu tugas yang saya nikmati. Selama di kelas ini topik yang paling menarik bagi mereka adalah: kita ini akan ke mana? Saya mengerti, mereka sebagai generasi muda tentu berminat untuk mengetahui masa depannya. Ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab. Akan tetapi, inilah yang yang saya sampaikan kepada mereka.
Tujuan akhir kebijakan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi masyarakat awam, kesejahteraan bukan konsep abstrak, melainkan kondisi nyata yang langsung menyangkut kehidupannya sehari-hari. Apabila diperas, kesejahteraan yang mereka tuntut ditentukan oleh terciptanya dua kondisi mendasar.
Pertama, mereka menginginkan agar biaya kebutuhan hidup tetap stabil, khususnya untuk kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, mereka menginginkan adanya penghasilan yang bisa diandalkan untuk menghidupi keluarganya secara layak dan berharap penghasilan itu meningkat dari waktu ke waktu.
Tugas negara adalah mewujudkan tuntutan dasar itu menjadi kenyataan, secepatnya. Ini bukan pekerjaan mudah, apabila kalau energi sosial yang ada lebih condong digunakan untuk kesibukan lain yang kurang mendasar. Pemerintahan yang bijak selalu menjaga fokusnya pada pemenuhan tuntutan dasar tersebut. Diterjemahkan dalam bahasa ekonomi teknis, yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan disertai dengan stabilitas ekonomi yang mantap.
Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat yang kita upayakan meningkat tidak digerogoti oleh kenaikan harga. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi—bersama-sama—adalah kunci peningkatan kesejahteraan rakyat.
Meski demikian, kedua hal itu tak otomatis menjamin terciptanya kesejahteraan seperti yang kita inginkan. Masih ada satu lagi syarat yang harus dipenuhi, yaitu peningkatan kesejahteraan untuk adil dan merata. Pemerintahan yang adil memihak kepada kepentingan rakyat banyak. Karena itu, prioritas utama stabilitas ekonomi adalah menjaga kestabilan harga kebutuhan dasar rakyat (bukan rumah mewah dan Mercedes Benz), sedangkan prioritas utama di bidang perekonomian adalah mengarahkan agar perluasan kegiatan ekonomi dapat menampung mayoritas angkatan kerja kita (yang kenyataannya masih terdiri atas tenaga yang tidak terampil).
Lebih daripada itu, pemerintah yang adil menyadari bahwa ada anggota masyarakat (jumlahnya tidak kecil) yang terbelenggu oleh kemiskinan berat dan tidak mungkin melepaskan dari tanpa uluran tangan dari luar. Di sini pemerintah harus turun tangan langsung. Kalau semua ini kita laksanakan dengan baik, maka sebagian besar tuntutan dasar rakyat sudah terpenuhi. Kata-kata kuncinya: stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, lapangan kerja, dan kemiskinan.
Bagaimana melaksanakannya? Ilmu ekonomi dapat membantu kita merumuskan langkah-langkah apa yang diperlukan. Namun untuk mewujudkannya menjadi kenyataan diperlukan lebih daripada sekadar ilmu ekonomi—suatu kombinasi penerapan ilmu (dan seni) ekonomi, administrasi, manajemen, politik, diplomasi, serta ketekunan dan akal sehat.
Apa langkah-langkah yang diperlukan? Pertama, untuk memelihara stabilitas ekonomi yang sekarang sudah cukup mantap, dua hal pokok perlu dilakukan: (a) kebijakan fiskal-moneter yang berhati-hati diteruskan dan (b) penyehatan sektor keuangan dituntaskan. Jangkar stabilitas ekonomi ini harus terus-menerus dijaga. Kelengahan membawa petaka. Pengalaman menunjukkan bahwa tindakan korektif yang terlambat jauh lebih mahal daripada tindakan antisipatif yang diambil dini. Bebannya akhirnya akan ditanggung rakyat. Yang kurang disadari adalah bahwa inflansi adalah suatu proses pemiskinan.
Bagaimana dengan sasaran pertumbuhan berkelanjutan? Ada dua bidang yang apabila ditangani dengan baik dapat segera meningkatkan pertumbuhan ekonomi: (a) pembangunan infrastruktur dan (b) perbaikan iklim investasi. Konsepsi pemerintah sekarang yang menekankan pada dua bidang ini sudah benar, tinggal menunggu pelaksanaan yang benar. Namun, itu tidak cukup. Agar memberi manfaat maksimum, pertumbuhan ekonomi itu harus mempunyai corak dan arah yang kita inginkan. Di sinilah peran kebijakan perdagangan dan industri. Kebijakan inilah yang akhirnya menentukan apakah industri yang tumbuh adalah industri yang efisien dan berdaya saing atau tidak, apakah kegiatan yang berkembang dapat menyerap banyak tenaga kerja atau tidak, apakah industri yang tumbuh membentuk struktur yang kuat atau tidak.
Sayang, strategi industri perdagangan yang konsisten dan mengacu pada sasaran nasional yang jelas (dan bukan pada kepentingan sektoral atau, lebih parah lagi, pada kepentingan perusahaan tertentu) sampai sekarang belum ada. Pemisahan departemen industri dan departemen perdagangan memperpanjang alur koordinasi kebijakan di kedua bidang ini.
Pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan strategi industri perdagangan yang jelas, apabila terwujud, akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita dalam beberapa tahun mendatang. Namun ini pun belum cukup. Masalahnya adalah pertumbuhan itu belum tentu berlanjut setelah beberapa tahun ini.
Dalam ilmu ekonomi dikenal konsep potensi pertumbuhan (growth potential), yang diartikan sebagai “batas atas” pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Hal-hal yang menentukan potensi pertumbuhan suatu negara adalah: (a) kualitas institusi-institusinya, (b) kualitas sumberdaya manusianya, (c) sumberdaya alam yang dimiliki, dan (d) kemampuan teknologinya. Faktor-faktor inilah yang menentukan apakah dalam 25 tahun mendatang pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia akan mendekati Malaysia atau Mali.
Dari semua institusi, yang paling menghambat pertumbuhan adalah lemahnya kinerja birokrasi. Reformasi birokrasi harus diprioritaskan. Peningkatan mutu sumberdaya manusia menyangkut dua segi pokok: pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang ini harus melaksanakan pembaruan mendasar. Berlimpahnya sumberdaya alam bisa menjadi berkah atau musibah, bergantung pada cara kita mengelolanya. Strategi yang jelas untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup perlu dibakukan. Karena itu, sesuatu strategi teknologi adalah kunci kemajuan bangsa. Dan karena itu pula suatu strategi teknologi perlu disusun. Pak Habibie benar. Tentunya disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang ada.
Kalau kita menginginkan pertumbuhan ekonomi berlanjut dalam bilangan puluhan tahun ke depan, hal-hal yang menghambat itu harus ditangani mulai sekarang. Langkah itu harus dimulai sekarang karena hasilnya baru dapat dipetik satu dasawarsa atau lebih kemudian. Peningkatan mutu pendidikan, misalnya, baru mempunyai dampak pada potensi pertumbuhan satu generasi kemudian.
Tapi saya sebutkan bahwa urgensi keadaan yang kita hadapi menurut pertumbuhan ekonomi yang terjadi segera dapat membuka lapangan kerja baru dan mengentaskan penduduk miskin dalam jumlah yang berarti. Ini mengharuskan adanya langkah-langkah ekstra, di samping semua langkah di atas. Yang dapat dilakukan adalah: (a) kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang komprehensif dan realistis-bukan hanya terpaku pada masalah kekurangan dana seperti yang sering kita dengar, (b) pelatihan yang benar-benar meningkatkan peluang tenaga kerja untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia, (c) pembenahan mendasar terhadap pengelolaan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke luar negeri, dan (d) gerakan pengentasan kemiskinan dengan strategi yang jelas dan penyusunan serta pelaksanaannya melibatkan semua stakeholder penting, termasuk departemen, pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan tentunya kaum miskin itu sendiri.
Bagaimana operasionalisasi dari semua itu? Kalau saya diminta pendapat, sebaiknya dibentuk tim kerja dengan fokus dan tanggungjawab yang jelas (focus group) dan semua tim dikoordinasikan pada tingkat tinggi agar tidak saling bertabrakan dan membuang energi yang tak perlu (lihat Skema).
Disarikan dari buku: Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?, penulis: Boediono, Halaman 27-32.
