keuangan LSM

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut diatur di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penyusunan SAP dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Sebelum UU tentang Keuangan Negara ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang fiskal, Menteri Keuangan RI telah menetapkan Keputusan Menetri Keuangan Nomor : 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 379/KMK.012/2004 tanggal 6 Agustus 2004.

Selanjutnya, guna memenuhi amanat UU No. 1 tahun 2004, telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 5 Januari 2005.

Sumber: http://www.ksap.org/